Tentang LSP Pariwisata Indonesia

Sejarah Pendirian

Panitia Kerja dibentuk oleh Stake Holder Pariwisata Bali saat pertemuan di STP nusa Dua oleh Kepala Badan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI Bpk. Gusti Putu Laksaguna. Panitia Kerja diketahui oleh I Gede Widjana dari unsur IAPINDO (Ikatan Ahli Perhotelan Indonesia).
Stake holder Pariwisata yang mendukung Pendirian LSP Parindo adalah Asosiasi Profesi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata, Instansi Terkait dan Dewan Pakar Pariwisata yang ada di Provinsi Bali.


Ruang Lingkup dan Dasar Hukum

R

uang Lingkup
Unit kompetensi sektor pariwisata kode unit PAR.XX99.999.99

Subsector :

  • Hotel dan Restaurant
  • Kepemanduan Wisata
  • Spa

Dasar Undang-Undang

  1. UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
  4. PP. no. 23 tahun 2004 tentang BNSP
  5. PP. no. 31 tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional
  6. KEP Menakertrans no. Kep.69/MEN/V/2004 tentang Penetapan SKKNI sektor Pariwisata
  7. Pedoman Badan Nasional Sertifikat Profesi No. 201/202 tahun 2005
  8. SK BNSP No. kep.21/BNSP/V/2006 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikat Profesi (LSP)


Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen:

 

Komitmen Manajemen LSP Pariwisata Indonesia terhadap Sertifikasi Profesi Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pelaksanaan sertifikasi dan operasional kegiatan  LSP  Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa  LSP  LSP Pariwisata Indonesia melaksanakan sertifikasi profesi pariwisata secara obyektif,  kredibel dan transparan.  Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi Profesi pariwisata dalam rangka implementasi Pedoman BNSP 201 dan 202 tentang persyaratan Pelaksanaan dan pembentukan LSP mememberikan pengakuan independen bahwa

System manajemen dari suatu uji kompetensi bidang pariwisata:

a.  sesuai dengan standar yang dipergunakan(SKKNI, KKNI, Khusus, Internasional)

b.  mampu mencapai kebijakan dan sasaran  yang  ditetapkan secara konsisten; dan

c.  diimplementasikansecaraefektifdanefisien.

Oleh karena itu,  sertifikasi oleh LSP Pariwisata Indonesia memberikan kepastian kepada tenaga kerja pariwisata itu sendiri dan pelanggan,  serta pihak-pihak  yang berkepentingan.Kegiatan penilaian sertifikasi mencakup terhadap  3  (tiga)  aspek    yang  meliputi aspek pengetahuan,  keahlian dan sikapkerja. 

B.  Tujuan

LSP Pariwisata Indonesia dalam melaksanakan sertifikasi profesi dalam panduan mutu ini memiliki tujuan:

1.  menjadi pedoman bagi LSP Pariwisata Indonesia dalam hal :

a.  prosedur dan persyaratan sertifikasi;

b.  tatakelola LSP Pariwisata Indonesia

c.  penilaian kinerja LSP Pariwisata Indonesia dan

d.  tata cara sertifikasi.

2.  memberikani nformasi bagi masyarakat luas dan/atau pemangku

kepentingan terkait dalam hal penyelenggaraan sertifikasi profesi

pariwisata.

C.  Sasaran

Sasaran yang ingin dicapaidari PedomanPenyelenggaraan Sertifikasi profesi

Pariwisata yaitu:

  1. Masyarakat luas atau tenaga kerja yang  memiliki maksud mengajukan permohonan
  2. Bidang Pariwisata;

2. Pelaku usaha pariwisata

3. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten sehingga memilki daya saing

D.  Prinsip

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi profesi bidang Pariwisata menerapkan prinsip yaitu:

1.  ketidakberpihakan;

2.  kompetensi;

3.  tanggungjawab;

4.  keterbukaan;

5.  kerahasiaan; dan

6.  cepat tanggap terhadap keluhan.

 

1.  Ketidakberpihakan.

LSP Pariwisata Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip ketidakberpihakan

yaitu:

a.  untuk menghasilkan jasa sertifikasi  yang  dapat memberikan

kepercayaan;

b.  menghindarkan ancamanke tidak berpihakan mengingats umber

pendapatan  LSP Pariwisata Indonesia berasal dari pembayaran sertifikasi

c.  membuat keputusan berdasarkan bukti objektif dari kesesuaian atau

ketidaksesuaian yang diperoleh dari hasil asesmen; dan

d.  membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh

pihak lain;

 

 

Ancaman terhadap ketidak berpihakan mencakup hal:

a.  Ancaman swake pentingan yaitu ancaman  yang  timbul dari seseorang

atau lembaga  yang  bertindak untuk kepentingannya sendiri,  yaitu

swa kepentingan terhadap keuangan.

 

b.  Ancaman swakajian yaitu ancaman  yang  timbul dari seseorang atau

lembaga  yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri,  yaitu

apabila uji kompetensi dilakukan oleh seseorang dari personel yang terlibat sertifikasi

yang  memberikan konsultasi/ pelatihan kepada calon asesinya.

 

c.  Ancaman keakraban atau kepercayaan yaitu ancaman yang timbul dari

seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan

personel tertentu disbanding dengan pencarian bukti pada proses asesmen

 

d.  Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang dirasakan oleh seseorang atau

lembaga  yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia,  seperti

ancaman akan mempengaruhi hasil asesmen

2.  Kompetensi.

Kompetensi personel  yang  terlibat proses sertifikasi didukung oleh system manajemen  LSP Pariwisata Indonesia diperlukan untuk menghasilkan jasa sertifikasi profesi yang  obyektif, kredibel dan transparan.

 

3.  Tanggung Jawab.

a.  LSP Pariwisata Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

persyaratan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

b.  LSP Pariwisata Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menggali secara dalam bukt iobjektif  yang  memadai sebagai dasar pengambilan keputusan sertifikasi.

 

 

4.  Keterbukaan.

 

a. LSP Pariwisata Indonesia perlu :

    1)  menyediakan akses kepada publik

    2)  memaparkan informasi yang sesuai dan tepat waktu mengenai proses / tata

         Cara sertifikasi

     3)  memberikan keyakinan atas integritas dan kredibilitas sertifikasi.

 

b.  LSP Pariwisata Indonesia menyediakan akses  yang  sesuai atau

memaparkan informasi  yang  tidak bersifat rahasia mengenai

hasil sertifikasi kepada pihak tertentu yang berkepentingan.

 

5. Kerahasiaan.

LSP Pariwisata Indonesia berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi

HasiL sertifikasi secara memadai.

 

6. CepatTanggapTerhadapKeluhan.

LSP PariwisataIndonesia berkomitmen cepat tanggap terhadap keluhan dari

Pegguna jasa sertifikasi dan menangani keluhan tersebut dengan benar secara efektif dan efisien.  Cepat tanggap  yang  efektif terhadap keluhan merupakan

Sarana perlindungan  yang  efektif bagi LSP Pariwisata Indonesia terhadap kesalahan, kelalaian atau perilaku  yang  tidak wajar.  Kepercayaan dalam kegiatan sertifikasi akan terpelihara apabila keluhan diproses secara benar. Keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan kerahasiaan,  termasuk cepat tanggap terha dap keluhan,  penting untuk menunjukkan integritas dan kredibilitas LSP Pariwisata Indonesia kepada seluruh pemangku kepentingan.